Pengembangan kurikulum perlu menentukan filosofi tertentu untuk menyelaras berbagai kepentingan sesuai harapan masyarakat. Masyarakat sekarang menuntut standard kualitas yang tinggi dalam pendidikan. Standar ini mencakupi kompetensi yang seimbang dalam kecerdasan atau logika, moral dan akhlak mulia atau etika, seni dan keindahan estetika, serta kekuatan dan kesehatan jasmani atau kinestetika.
Brameld dalam Longstreet dan Shane ( 1993 ), mengelompokan keempat paham, yaitu perennialism, essentiallism, progressivism dan reconstructivism. Perennialism lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran dan keindahan daripada warisan budaya serta dampaksosial tertentu. Pengetahuan yanh lebih eksternal serta ideal lebih dipentingkan untuk dipelajari, sementara kegiatan sehari - hari kurang ditekankan.
Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Pemikiran Plato dan karya Shakespeare merupakan contoh dari kebenaran absolut dan keindahan yang sempurna dalam kehidupan manusia.
Manusia berbagi alam secara bersama - sama, maka seyogianya setiap orang akan memperoleh keuntungan tentang kebenaran absolut dankeindahan yang ideal. Implikasi dari penerapan perennialismdalam pengembangan kurikulum adalah penyajian yang sama untuk semua orang. Setiap orang memperoleh pengetahuan yang sama penting bagi siapa saja, dimana saja. Perbedaan individual atau diversifikasi kurikulum kurang diakomodasikan dalam perennialism ini.
Essentiallism menentukan pentingnya pewarisan budaya pemberian pengetahuan serta keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sanis danmata pelajaran lainnya dianggap sebagai dasar subtansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat.
Essentiallism menekankan pada individu sebagai sumber pegetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. bagaimana saya hidup di dunia?
Apakah pengalaman itu ? Progressivism menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada siswa, variasi pengalaman belajar, dan proses. Progressivism merupakan landasan filosofis bagi pengembanganbelajar aktif.
Recontructivism merupakan elaborasi lanjut dari paham progreeivism. Pada recontructivism peradaban manusia masa depan sangat ditekan. Recontructivism berorientasi masa depan sedangkan perennialism dan essentialism berorientasi masa lalu. Recontructivismberanjak lebih jauh dari progressivism yang menekan pada perbedaan individual, pemecahan masalah, berfikir kritis dan sejenisnya.
Penganut paham ini akan memepertanyakan Untuk apa berfikir kritis memecahkan masalah dan melakukan sesuatu ? Penganut paham ini menekankan pada hasil belajar ( learning out comes ) dari pada proses. Sekolah adalah suatu tempat untuk mencapai seperangkat hasil belajar yang mewujudkan kehidupan dan peradaban yang lebih baik. Perangkat ini telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.
Penggunaan filosofi di atas tidak terjadi dalam keadaan vakum. Untuk pertumbuhan ekonomi akan terjadi reaksi untuk lebih back to basic atau essentialism. Untuk krisis kebudayaan orang lebih suka memilih reconstructivism yang berorientasi ke masa depan. Untuk metode dapat dipilih progresif dan rekontruktif.
Pengembagan kurikulum biasanya tidak menganut filosofi tunggal. Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi ( KBK ) misalnya tidak menganut filosofi tunggal. KBK tetap berpegang pada tut wuri handayani, ingmadya mangun karsa, ing ngarsa sung tulada. Standar kompetensi dapat menjadi acuan untuk guru agar dibelakang dapat memberi dorongan dan bimbingan, di tengah bermitra agar peserta didik berkarya, serta di depan memberi tauladan dengan menunjukan akuntabilitas yang lebih jelas melalui indikator yang harus dicapai kompetensi.
Pengembangan kurikulum berorientasi masyarakat biasanya lebih status quo karena memfokuskan pada ; siapa danmasyarakat mana? Hal ini dapat menjebak pengembangan pada pilihan termudah, yaitu masyarakat terbanyak yang dikatakan sebagai kurang dapat mengikuti ; atau terlalu berpihak golongan yang cendrung sangat mampu sehingga terkesan eksklusif. Pengembangan elektif lebih mampu mengkompromikan dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat yang beragam dengan menerapkan filosofi pendidikan secara elektif pula.
Berbagai pertanyaan berikut tidak dapat menjawab dengan memilih salah satu filosofi, semua keputusan bergantung kepada potensi, kebutuhan dan keadaan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan tersebut yaitu : 1. Bagaimana mencapai kreativitas ? 2. Bagaimana membudayakanmasyarakat ? 3. Bagaimana dengan tuntutan duni kerja dan industri ? 4. Bagaimana dengan tuntutan abaf informasi ? 5. Bagaimana dengan demokrasi ? 6. bagaimana mengembangkan moralitas akademik dan sikap ilmiah ?
Diperlukan cara yang cukup cerdik untuk merajut filosofi mana yang akan dipilih, terutama dalam keadaaebudayaan, ban Indonesia yang sangat heterigen secara geografis, sosial ekonomi, khasa dan infrastruktur.
Deskripsi singkat tentang kurikulum apa saja yang pernah dikembangkan dalam program pendidikan di negeri tercinta Indonesia. Salah satu konsep terpenting untuk maju adalah “melakukan perubahan”, tentu yang kita harapkan adalah perubahan untuk menuju keperbaikan dan sebuah perubahan selalu di sertai dengan konsekuensi-konsekuensi yang sudah selayaknya di pertimbangkan agar tumbuh kebijakan bijaksana. Ini adalah perkembangan Kurikulum Pendidikan Kita:
RENCANA PELAJARAN 1947
Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.
Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.
RENCANA PELAJARAN TERURAI 1952
Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau.
Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.
KURIKULUM 1968
Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.
Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.
KURIKULUM 1975
Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas.
Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.
KURIKULUM 1984
Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).
Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.
KURIKULUM 1994 dan SUPLEMEN KURIKULUM 1999
Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.
Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.
KURIKULUM 2004
Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.
Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. (sumber: depdiknas.go.id)
KTSP 2006
Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota. (TIAR)
Dunia pendidikan kita sudah berkali-kali mengalami perubahan kurikulum. Setidaknya sudah enam kali perubahan kurikulum tercatat dalam sejarah, yakni Kurikulum 1962, 1968, 1975, 1984, 1994, dan KBK. Namun, apa dampaknya terhadap kemajuan peradaban bangsa? Sudahkah pendidikan di negeri ini mampu melahirkan anak-anak bangsa yang visioner; yang mampu membawa bangsa ini berdiri sejajar dan terhormat dengan negara lain di kancah global? Sudahkah “rahim” dunia pendidikan kita melahirkan generasi bangsa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial?
Jawaban terhadap semua pertanyaan itu agaknya membuat kita sedikit gerah. Jutaan generasi datang silih-berganti memasuki tembok sekolah. Namun, kenyataan yang kita rasakan, nilai kesalehan, baik individu maupun sosial, nyaris tak terhayati dan teraplikasikan dalam panggung kehidupan nyata. Yang kita saksikan, justru kian meruyaknya kasus korupsi, kolusi, manipulasi, kejahatan krah putih, atau perilaku anomali sosial lain yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene sangat kenyang “makan sekolahan”. Yang lebih memprihatinkan, negeri kita dinilai hanya mampu menjadi bangsa “penjual” tenaga kerja murah di negeri orang. Kenyataan empiris semacam itu, disadari atau tidak, sering dijadikan sebagai indikator bahwa dunia pendidikan kita telah “gagal” melahirkan tenaga-tenaga ahli yang memiliki kompetensi untuk bersaing di pasar kerja, meskipun berkali-kali terjadi perubahan kurikulum.
Di tengah-tengah keprihatinan semacam itu, secara mendadak Mendiknas meluncurkan Peraturan Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan pelaksanaannya pada awal tahun ajaran 2006/2007 lalu. Melalui ketiga Permendiknas tersebut, sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Satuan pendidikan (baca: sekolah) dapat menerapkan Permendiknas tersebut mulai tahun ajaran 2006/2007 dan paling lambat pada tahun ajaran 2006/2007 semua sekolah harus sudah mulai menerapkannya.
Persoalannya sekarang, apakah KTSP mampu mengantisipasi perubahan dan gerak dinamika zaman ketika semua negara di dunia sudah menjadi sebuah perkampungan global? Apakah KTSP mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas?
Mitos Globalisasi
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mustahil mampu menghindar dari dampak dan imbas globalisasi. Globalisasi telah mendorong terciptanya rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan oleh kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. A. Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organization dari hubungan sosial dan transaksi –ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya– yang memutar mobilitas antar-benua atau antar-regional serta jejaringan aktivitas.
Dunia pendidikan pun tak luput dari imbas dan pengaruh yang dihembuskan oleh globalisasi. Paling tidak, ada tiga perubahan mendasar yang akan terjadi dalam dunia pendidikan kita. Pertama, dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersil seiring dengan kuatnya hembusan paham neo-liberalisme yang melanda dunia. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak heran apabila sekolah masih membenani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pengembangan institusi meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kedua, mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis.
Ketiga, globalisasi akan mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru, seperti komputer dan internet, telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Pemanfataan multimedia yang portable dan menarik sudah menjadi pemandangan yang biasa dalam praktik pembelajaran di dunia persekolahan kita.
Meskipun demikian, diperlukan kearifan dalam memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan kita. Mitos yang berkembang selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.
Dalam pandangan Mursal Esten, anggapan atau jalan pikiran semacam itu tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang dan tidak berguna. Kemajuan Iptek telah membuat surutnya peranan kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara. Dalam buku Global Paradox, Naisbitt pun memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt mengatakan bahwa semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan kecil dan sedang akan semakin mendominasi. “Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan”, “berfikir lokal, bersifat global,” ujar Naisbitt. Ini artinya, proses globalisasi tetap menempatkan masalah lokal ataupun masalah etnis sebagai masalah yang penting yang harus dipertimbangkan.
Dalam konteks demikian, perlu ada penekanan dan perhatian yang lebih serius dari tim pengembang KTSP di sekolah untuk “membumikan” unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum. Bahasa dan Sastra Jawa, misalnya, harus menjadi muatan lokal yang “wajib” dikembangkan di sekolah, termasuk di SMA/SMK/MA. Bahkan, perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan pengembangan diri secara terprogram dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dengan merangkul para pemerhati, pakar, atau penggiat Bahasa dan Sastra Jawa. Dengan cara demikian, sekolah benar-benar akan mampu menjalankan fungsinya sebagai “agen peradaban” yang menggambarkan masyarakat mini –lengkap dengan segala atribut, identitas, dan jatidirinya secara utuh– di tengah-tengah perkampungan global yang gencar menawarkan perubahan gaya hidup dan kultur modern lainnya. Dengan kata lain, sekolah harus menjadi “benteng” terakhir pengembangan unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ketika atmosfer sosial-budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demikian liar dan masif dalam mengadopsi kultur global dengan berbagai ikon modernitasnya.
Implementasi KTSP dalam dunia persekolahan kita juga perlu diikuti dengan perubahan sistem pembelajaran yang benar-benar memberikan ruang gerak kepada siswa didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, diakui atau tidak, perubahan kurikulum selama ini hanya sebatas papan nama. Secara lahiriah menggunakan label kurikulum baru, tetapi sejatinya masih menggunakan “roh” kurikulum yang lama.
Dalam pandangan Prof. Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri Padang (2006), selama ini pemerintah sibuk mengurusi dan membenahi dokumen tertulisnya saja. Menurutnya, perubahan kurikulum di negara kita kebanyakan menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa mau memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah. Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar, yakni konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa. Di Indonesia yang kerap mengalami perubahan hanya dimensi dokumen tertulis berupa buku-buku pelajaran dan silabus saja yang sudah dilaksanakan. Persoalan proses dan hasilnya, tak pernah mampu dijawab oleh kurikulum pendidikan kita.
Kita berharap, implementasi KTSP saat ini tidak lagi terjebak ke dalam praktik semu di mana perubahan kurikulum hanya sekadar jadi momentum “adu konsep”, sedangkan dimensi proses dan hasil-hasilnya sama sekali tak terurus. Jangan sampai terjadi, dunia persekolahan kita hanya menjadi ladang “kelinci percobaan” yang pada akhirnya hanya akan melahirkan generasi-generasi “setengah jadi” yang gagap menyelesaikan persoalan-persoalan riil yang sedang dihadapinya.
Peran Keluarga
Yang tidak kalah penting, implementasi KTSP harus diimbangi dengan intensifnya peran pendidikan dalam lingkungan keluarga. Berbagai kajian empiris membuktikan bahwa peranan keluarga dan orang tua berkaitan memiliki pengaruh yang signfikan terhadap prestasi belajar anak. Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan ketrampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan-santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplin.
Globalisasi, disadari atau tidak, juga telah membawa perubahan dan pergeseran gaya hidup dalam lingkungan keluarga. Kuatnya gerusan gaya hidup konsumtif, materistis, dan hedonis ke dalam ruang keluarga seringkali menimbulkan dampak memudarnya komunikasi antaranggota keluarga. Orang tua sibuk di luar rumah, sedangkan anak yang luput mendapatkan perhatian dan kasih sayang sering kali menghabiskan waktunya dengan cara mereka sendiri. Hubungan anak dan orang tua pun hanya semata-mata bersifat biologis. Orang tua sudah merasa cukup jika sanggup memenuhi kebutuhan hidup materiil sampai kelak sang anak bisa hidup berumah tangga. Sedangkan, hubungan yang hakiki; kesuntukan membangun komunikasi dan interaksi secara utuh – lahir dan batin—luput dari perhatian.
Dalam upaya menghadapi “penjajahan” kultur yang dominan sebagai imbas globalisasi, idealnya keluarga harus menjadi “barikade” yang mampu menciptakan “imunisasi” terhadap anasir-anasir negatif globalisasi. Anak-anak tetap berperan aktif dalam lingkungan global, tetapi pendidikan dalam keluarga memberinya kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Dengan kata lain, dari ranah keluarga, anak-anak bangsa negeri ini perlu diarahkan secara optimal untuk meraih manfaat dan nilai positif dari segala macam bentuk pengaruh globalisasi yang demikian liar membombardir keutuhan keluarga.
Seiring dengan dinamika globalisasi yang terus merambah ke segenap lapis dan lini kehidupan, sekolah tidak lagi mampu berperan sebagai in loco parentis yang akan mengambil alih peran orang tua secara utuh. Harus ada sinergi antara pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan di sekolah. Keluarga harus kembali kepada “fitrah”-nya sebagai institusi yang menyenangkan; tempat menaburkan dan membumikan nilai-nilai akhlakul karimah, etika, kasih sayang, dan nilai-nilai luhur lainnya. Jika dasar-dasar karakter anak sudah terbentuk, mereka akan memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi karena perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sudah mulai terformat dengan baik. Dengan cara demikian, peran sekolah dalam mengoptimalkan pengembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik anak akan bisa berlangsung dengan baik.
Sebagus apa pun konsep perubahan kurikulum, tanpa diimbangi dengan optimalnya peran stakeholder pendidikan, hal itu tidak akan banyak membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban bangsa. Sudah terlalu lama bangsa ini merindukan lahirnya generasi bangsa yang “utuh dan paripurna”; berimtaq tinggi, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hanya potret generasi semacam ini yang akan mampu membawa bangsa ini sanggup bersaing di tengah kancah peradaban global yang demikian kompetitif secara arif, matang, dan dewasa. Nah, akankah perubahan kurikulum di awal tahun ajaran ini mampu menjadi momentum bangkitnya kemajuan dunia pendidikan di negeri kita? Kita tunggu saja! ***
Para perencana pendidikan harus mampu memahami dan menggunakan sejumlah besar data yang berhubungan dengan pengembangan SDM dan pembelajaran agar dapat mengembangkan berbagai program sekolah. Berbagai isu utama yang berkenaan dengan tujuan persekolahan dikelompokan ke dalam empat bidang utama, yaitu kekuatan sosial, pengelolaan ilmu pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan pembelajaran sebagai suatu proses. Keempat bidang ini berperan merupakan landasan perencanaan kurikulum.
Kekuatan sosial menegaskan peran sekolah sebagai salah satu agen perubahan sosial di dalam suatu komunitas masyarakat. Dengan peran tersebut, pengembangan sekolah dilakukan agar dapat menghasilkan output yang diperlukan dalam upaya memperkuat kehidupan sosial.
Pengelolaan ilmu pengetahuan bermakna bahwa salah satu tujuan persekolahan adalah untuk menciptakan berbagai pengetahuan yang diperlukan dan untuk dapat mengelolanya sesuai dengan maksud dan tujuan dari suatu disiplin ilmu tersebut. Selain itu, hal ini juga menandakan adanya peran sekolah sebagai salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia.
Bidang pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi salah satu tujuan yang sekaligus juga merupakan tantangan yang harus dijawab dan disiasati oleh dunia sekolah. Sekolah harus mampu menghasilkan dan mengarahkan output yang dapat menjawab berbagai masalah dan kemungkinan yang dapat terjadi karena pertumbuhan dan perkembangan manusia yang senantiasa berubah setiap saat.
Pembelajaran sebagai suatu proses menuntut sekolah untuk dapat menggelar suatu proses pencerdasan yang efektif bagi seluruh peserta didik dan juga pendidik yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dengan kata lain, tidak hanya para siswa yang dituntut untuk dapat mengembangkan kecerdasannya, namun juga para gurunya. Hal ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan di dalam sekolah sebagai sebuah lingkungan pendidikan.
Keempat bidang utama tersebut saling berhubungan satu sama lain. Maka, proses yang terjadi di dalam salah satu dari keempat bidang tersebut juga akan berimbas pada bidang lainnya. Oleh karena itu, para pengelola sekolah dan juga pengelola pendidikan secara umum, harus mampu menciptakan keseimbangan di dalam upaya mendorong progresivitas sekolah sebagai salah satu bagian dari proses pencapaian tujuan dalam keempat bidang tersebut. Karena itu pula, maka semua pihak yang terlibat di dalam pross pendidikan harus mampu memahami dan memiliki pengetahuan yang cukup di dalam keempat bidang tersebut.
Pengetahuan yang semakin bertambah dalam keempat bidang tersebut menunjukan bahwa perencanaan kurikulum memiliki sifat dasar yang normatif. Karenanya, harus ada sejumlah keputusan yang harus ditempuh untuk menyikapi berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi program persekolahan. Agar dapat memunculkan sejumlah alternatif yang dapat ditempuh, perencana kurikulum harus memahami pengetahuan yang mereka miliki dan kemudian mengubahnya ke dalam bentuk filsafat pendidikan yang konsisten. Dengan begitu, maka landasan perencanaan kurikulum dapat digunakan untuk membangun suatu kerangka dan bangunan kurikulumyang kokoh dan kuat.
Pengertian Evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi adalah suatu proses pengumpulan bukti-bukti dan membuat penilaian apakah suatu kompetensi telah dicapai.
Evaluasi juga dimaksudkan apakah siswa dapat melaksanakan suatu pekarjaan yang telah ditetapkan sesuai dengan standart kemampuan yang ditetapkan.
Evaluasi menekankan pada usaha mencari jalan untuk perbaikan program atau kurikulum dari pada sekedar pengukuran prestasi anak didik saja (Schubert, 1986, hal. 2620).
Evaluasi pada dasarnya adalah penyediaan informasi untuk memperlancar proses pengambilan keputusan pada beberapa tingkat pengembangan kurikulum.Informasi ini mungkin berguna bagi program pengajaran secara keseluruhan itu hanya bermanfaat untuk beberapa komponen program itu.Evaluasi juga berarti seleksi kriteria, koleksi data dan analisis data (dalam miller dan seller, 1985, hal. 302).
Kata evaluasi dalam konsep evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai kumpulan informasi dan penilaian dari berbagai macam sumber yang dipergunakan untuk membuat perencanaan, untuk memperbaiki sebuah program dan untuk mengetahui akontabilitas sebuah program (Direct program Evaluation 1983: 11).
Evaluasi, menurut Cronbach, secara garis besar merupakan kumpulan dan penggunaan informasi yang digunakan bagi (1) pengambilan keputusan mengenai program pendidikan, dan (2) perbaikan program kurikulum dan pengajaran.
Stufflebean melihat evaluasi sebagai proses pengambilan deskripsi dan penyediaan data yang berguna bagi penentuan alternative keputusan.
Evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.Sehingga setelah evaluasi kurikulum selesai muncul model kurikulum perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau bahkan model kurikulum terbaru.
Evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan, yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik.
Evaluasi kurikulum adalah untuk meningkatkan program yang sedang dilaksanakan ,sebagai alat untuk mengontrol kualitas dan juga sebagai dasar untuk membuat keputusan bagi program berikutnya.
Evaluasi kurikulum adalah sebagai suatu alat untuk mempertanggungjawabkan keberadaan dan hasil sebuah program pendidikan teknik kepada masyarakat.
Evaluasi kurikulum adalah proses memahami, mendapatkan dan mengumumkan informasi sebagai petunjuk pembuatan keputusan pendidikan dengan memperhatikan program yang tepat.
Scriven (dalam miller dan seller, 1985, hal. 299) evaluasi kurikulum di bagi 2:
Evaluasi formatif
Evaluasi mengenai kurikulum dan pengajaran itu sendiri.Evaluasi formatif, sesuai dengan namanya, merupakan bagian integral dari proses perencanaan kurikulum dan pengajaran, walaupun keputusan perbaikan program itu baru dapat dilaksanakan setelah program itu dilaksanakan berdasarkan umpan balik yang diterima melalui evaluasi sumatif.
Evaluasi Sumatif
Evaluasi sumatif menilai efektifitas kurikulum dan pengajaran yang diimplementasikan sesuai dengan rencana.Fokus utama evaluasi sumatif ialah apa hasilnya terhadap belajar anak didik; evaluasi sumatif berkaitan dengan manfaat rencana kurikulum dan pengajaran itu sendiri(Saylor dan Alexander,1974, hal. 229).
1.b. Persamaan konsep evaluasi kurikulum
· Persamaan yang pertama, merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan, yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik.
· Persamaan yang kedua, merupakan alat untuk menilai efektifitas kurikulum dan pengajaran yang diimplementasikan sesuai dengan rencana.
1.c. Perbedaan konsep evaluasi kurikulum
· Perbedaan Cronbach mengatakan bahwa evaluasi adalah pengumpulan data dan penggunaannya bagi pengambilan keputusan tentang program pendidikan. Sedangkan Stufflebean melihat evaluasi sebagai proses pengambilan deskripsi dan penyediaan data yang berguna bagi penentuan alternative keputusan.
· Evaluasi kurikulum merupakan dasar dalam pengembangan kurikulum selanjutnya.Sehingga setelah evaluasi kurikulum selesai muncul model kurikulum perbaikan dari kurikulum sebelumnya atau bahkan model kurikulum terbaru.Sedangkan pendapat lain, Evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan, yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik.
· Evaluasi formatif merupakan Evaluasi mengenai kurikulum dan pengajaran itu sendiri.Evaluasi formatif, sesuai dengan namanya, merupakan bagian integral dari proses perencanaan kurikulum dan pengajaran, walaupun keputusan perbaikan program itu baru dapat dilaksanakan setelah program itu dilaksanakan berdasarkan umpan balik yang diterima melalui evaluasi sumatif.Sedangkan Evaluasi Sumatif merupakan Evaluasi sumatif menilai efektifitas kurikulum dan pengajaran yang diimplementasikan sesuai dengan rencana.Fokus utama evaluasi sumatif ialah apa hasilnya terhadap belajar anak didik; evaluasi sumatif berkaitan dengan manfaat rencana kurikulum dan pengajaran itu sendiri
2. a. Kurikulum yang dilaksanakan perlu di evaluasi Karena:
· Kurikulum sebagai program pendidikan atau program belajar untuk siswa, memerlukan penilaian sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil Penilaian sangat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam melakukan perubahan kurikulum, baik secara konseptual maupun struktural.
· Kurikulum dievaluasi untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak setelah kurikulum itu diimplementasikan (Miller dan seller, 1985, hal. 299).
· Selain itu, evaluasi kurikulum dimaksud juga untuk mengetahui validitas tujuan atau sasran kurikulum itu sendiri, termasuk penilaian apakah kurikulum itu sesuai dengan tingkat kecerdasan pelajar atau anak didik tertentu , apakah mode intruksional yang dipakai yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apakah materi yang direkomendasikan terbaik untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan intruksional yang diinginkan (Saylor dan Alexander, 1974, hal. 298).
· Menurut Tyler, 1949, hal .105, kurikulum perlu di evaluasi karena penting untuk mencetak apakah semua program belajar yang direncanakan betul-betul berjalan baik untuk membimbing guru agar mencapai hasil yang diinginkan.
b.Ruang lingkup dan langkah-langkah evaluasi kurikulum:
· Ruang lingkup evaluasi kurikulum misalnya ruang lingkup evaluasi ini adalah untuk satu atau beberapa program dalam satu institusi atau mungkin hanya sebagian saja dari sebuah program.(Penentuan ruang lingkup tidak harus sesudah penentuan tujuan evaluasi tetapi dapat bersamaan atau bahkan sebelumnya).
· Kurikulum sebagai system dapat diidentifikasi; (a) masukan atau input program, (b) proses pelaksanaan program, (c) hasil atau output/outcome program, dan (d) dampak dari program. Dari sudut ini maka ruang lingkup atau objek dari evaluasi kurikulum adalah input,proses, output/outcome dan dampak.
I. Evaluasi terhadap input kurikulum mencakup evaluasi semua sumber daya yang dapat menunjang program pendidikan,seperti dana, sarana, tenaga, konteks social dan penilaian terhadap siswa sebelum menempuh program.
II. Evaluasi proses mencakup penilaian terhadap strategi pelaksanaan kurikulum mencakup proses belajar mengajar, bimbingan penyuluhan, administrasi supervise, sarana intruksional, penilaian hasil belajar.
III. Evaluasi output/ outcome adalah penilaian terhadap lulusan pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan program yang di tempuhnya.
IV. Evaluasi dampak kurikulum, artinya penilaian terhadap kemampuan lulusan dalam melaksakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan profesi yang disandangnya. Lebih jauh dari itu menilai kompetensi lulusan dari sudut pribadi, profesi dan sebagai anggota masyarakat.
Tahap persiapan pada dasarnya menentukan apa dan bagaimana penilaian harus dilakukan. Artinya, perlu rencana yang jelas mengenai kegiatan penilaian termasuk alat dan sarana yang diperlukan.Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan ini, yakni;
Ø Menyusun Term of reference (TOR) penilaian, sebagai rujukan pelaksanaan penilaian.Dalam TOR ini dijelaskan target dan sasaran penilaian, lingkup atau objek yang dinilai, organisasi yang menangani penilaian serta biaya pelaksanaan penilaian.
Ø Klasifikasi, artinya mengadakan penelaahan perangkat evaluasi seperti tujuan yang ingin dicapai, isi penilaian, strategi yang digunakan, sumber data, instrument dan jadwal penilaian.
Ø Ujicoba penilaian ( Try-out), yakni melaksanakan teknik dan prosedur penilaian di luar sample penilaian. Tujuan utama adalah untuk melihat keterandalan alat-alat penilaian dan melatih tenaga penilai termasuk logistiknya, agar kualitas data yang kelak diperoleh lebih meyakinkan.
II. TAHAP PELAKSANAAN
Setelah uji coba dilaksanakan dan perbaikan /penyempurnaan prosedur, teknik serta instrumen penelitian, langkah berikutnya adalah melaksanakan penilaian. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini antara lain;
Ø Pengumpulan data di lapangan artinya melaksanakan penilaian melalui instrumen yang telah dipersiapkan terhadap sumber data sesuai dengan program yang telah direncanakan.
Ø Menyusun dan mengolah data hasil penilaian baik data yang dihasilkan berdasarkan persepsi pelaksana kurikulum dan kelompok sasaran kurikulum maupun data berdasarkan hasil amatan dan monitoring penilai.
Ø Menyusun deskripsi kurikulum tersebut, berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil penilaian.
Ø Menentukan judgment terhadap deskripsi kurikulum berdasarkan criteria tertentu yang telah ditentukan.judgment dapat menggunakan dua macam logika yakni logika vertical dan horizontal.
Ø Menyusun laporan hasil penilaian termasuk rekomendasi- rekomendasinya, implikasi pemecahan masalah dan tindakan korektif bagi para pengambil keputusan perbaikan/penyempurnaan kurikulum. Laporan hasil penilaian dibuat untuk konsumsi yang luas sehingga isi, sistematika,bahasa dan teknik laporan harus mudah dipahami dan mempunyai nilai praktis di lapangan, sehingga bisa dimanfaatkan oleh para pelaksana kurikulum.
Ø Pembahasn dan pengukuhan hasil- hasil penilaian dalam satu pertemuan khusus yang melibatkan tim penilai dengan pelaksana kurikulum, pengambilan keputusan dan mungkin dari unsure lain yang relevan, sangat diperlukan, sebelum hasil –hasil tersebut dimanfaatkan.
· Langkah –langkah evaluasi kurikulum,ada beberapa langkah dan proses evaluasi kurikulum. Proses evaluasi kurikulum yang digunakan Stufflebean dan kawan –kawan dianggap jelas dan terbaik dan banyak para ahli yang merekomendasikan proses ini. Langkah –langkah evaluasi itu terdiri dari tiga aspek utama: (1) Gambaran informasi yang dibutuhkan, (2) Cara memperoleh data, dan (3) Cara menyediakan data. Masing –masing dari ketiga aspek ini, dianalisis lebih lanjut secara lebih ditel. Secara pendek dapat diungkapkan proses dan langkah –langkah evaluasi sebagai berikut (liat Bagan).
c. Keterkaitan evaluasi kurikulum dengan akreditasi kurikulum program studi :
· Karena dari pengertian Evaluasi atau penilaian kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikan, yang memusatkan perhatian kepada program-program pendidikan untuk anak didik. Dalam pengertian tersebut sudah jelas bahwa evaluasi kurikulum merupakan salah satu bagian dari evaluasi pendidikanyang dapat disebut juga akreditasi kurikulum program studi.
3a. Dalam pengembangan kurikulum diperlukan analisis kebutuhan, Karena :
· Suatu Pengembangan Kurikulum harus memperhatikan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh anak didik. Jika tidak memperhatikan, Pengembangan kurikulum tidak akan bisa berkembang seperti yang di cita –citakan. Sehingga harus di sesuaikan dengan tingkat kebutuhan anak didik.
· Selain berdasarkan anak didik, kebutuhan dan tuntutan masyarakat senantiasa selalu berkembang dari waktu ke waktu. Apa yang dipelajari hari ini mungkin tak dibutuhkan lagi di hari esok. Kecepatan perkembangan dan tuntutan masyarakat hamper tidak mungkin bisa diikuti oleh pendidikan, sebab hal yang mustahil bila kebutuhan masyarakat yang tiba –tiba berubah harus diikuti oleh perubahan kurikulum. Sehingga diperlukannya analisis kebutuhan.
b. Aspek-aspek yang dianalisis;cara dan langkah-langkahnya:
Secara rinci aspek –aspek yang dianalisis sebagai berikut :
· Tuntutan dunia kerja
Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
· Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
Daerah memiliki keberagaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan, oleh karena itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk mengali lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
· Kondisi social budaya masyarakat setempat
Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik social budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya.
· Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
· Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
Pengembangan kurikulum harus memperhatikan keseimbangan tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
· Dinamika perkembangan global
Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain.
· Persatuan Nasional dan nilai- nilai kebangsaan
Kurikulum harus mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
· agama
kurikulum harus dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, dan memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan sekolah.
c. Pemanfaatan hasil analisis tersebut,bagi pengembang kurikulum :
Hasil analisis kebutuhan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembang kurikulum sekolah atau luar sekolah yang terkait dengan paket program pendidikan. Bentuk pemanfaatan bahan-bahan tersebut di terapkan dalam penyusunan aspek-aspek kurikulum yang relevan dalam struktur organisasi kurikulum sebagai berikut :
Ø Bahan untuk penyusunan rasional dan justifikasi suatu kurikulum
Ø Bahan untuk menyusun deskripsi pekerjaan tertentu dan dalam rangka menganalisis tugas-tugas pekerjaan yang diperlukan
Ø Bahan untuk merumuskan jenis dan bentuk kemampuan yang hendak dikembangkan sehubungan dengan pekerjaan dan tugas- tugasnya.
Ø Bahan untuk merumuskan pengalamn belajar, kegiatan siswa, dan terkait dengan kegiatan guru.
Ø Bahan untuk merumskan tujuan kompetensi,baik yang umum maupun yang khusus.
Ø Bahan untuk menetapkan kriteria keberhasilan paket program
Ø Bahan untuk memperkaya isi dan struktur paket program pendidikan
Ø Bahan untuk menentukan secara rinci strategi belajar mengajar.
Ø Bahan untuk merancang teknik motivasi dan penetapan strategi kepemimpinan belajar bagi siswa.
Ø Bahan untuk menentukan pelaksaan paket program di lapangan.
Ø Bahan untuk merancang sistem dan prosedur penilaian hasil belajar siswa.
Ø Bahan untuk menentukan sistem perbaikan dan penyesuaian kurikulum.
Ø Bahan untuk merancang garis – garis besar program pengajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang di kembangkan.
Pelaksanaan evaluasi kebutuhan dan pemanfaatannya dalam rangka pengembangan kurikulum dan program pendidikan meminta persyaratan yang cukup fundamental seperti kebersamaan di dalam masyarakat, keterbukaan dalam mengajukan pendapat dan kreativitas, keterpaduan antara lintas sektoral, kemandirian dalam bekerja dan pengadaan dana, dekonsentralisasi dalam pengamatan dan penguasaan wilayah dengan varitas ekonomi, sosialbudaya dan sosioekologi. Hal –hal tersebut perlu dijadikan sebagai kerangka acuan demi keberhasilan pelaksanaan evaluasi itu sendiri.
Sehingga analisis tersebut dilakukan oleh para pengembang kurikulum dengan melibatkan para pelaksana kurikulum disekolah. Dalam hal lain untuk keperluan analisis bisa menggunakan hasil-hasil monitoring pelaksanan kurikulum, sehingga bisa diperoleh gambaran empiric mengenai komponen-komponen yang ada. Selain itu juga dimanfaatkan bikan hanya sekedar untuk mengetahui baik tidaknya suatu kurikulum dalam upaya mengubah kurikulum, tetapi juga untuk mengetahui sarana, sumber, dan kemampuan para pelaksana, pembina kurikulum di sekolah. Hal yang kedua jauh lebih penting, sebab bagaimanapun baiknya kurikulum tanpa kemampuan para pelaksananya maka hasil pendidikan tidak akan optimal.
Bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada kuriulum ideal atau kurikulum yang termuat dalam buku kurikulum yang tidak baik. Mungkin ada yang kurang sempurna disebabkan ketidakcocokan dengan sarana dan kemampuan para pelaksananya. Oleh sebab itu sebelum dilakukan perubahan kurikulum ideal, sebaiknya dilakukan studi yang mendalam mengenai sarana, sumber-sumber yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kurikulum di lapangan. Misalnya, kemampuan para guru dan pelaksana pendidikan, buku pelajaran, peralatan sekolah, dan aspek penunjang lainnya. Dengan demikian dapat ditemukan gambaran penyeluruh mengenai kondisi objektif factor penunjang pelaksanan kurikulum sebagai bahan kajian untuk melihat dan menganalisis kurikulum ideal.
4. 4 pendekatan pengembangan kriteria yang dapat dilakukan dalam evaluasi kurikulum,perbedaan antara keempat pendekatan tersebut,dan contoh penggunaan evaluasi kurikulum untuk setiap pendekatan :
· Penilaian konteks
Ditujukan untuk menyajikan alasan-alasan sebagai dasaruntuk menentukan tujuan program, agar lebih feasible dengan kondisi dan situasi dimana program itu akan dilaksanakan.
· Penilaian masukan/ input
Ditujukan untuk memperoleh informasi dan menyajikan keterangan, yang dapat digunakan dasar dalam menentukan cara-cara memenfaatkan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu penilaian masukan umumnya mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki oleh lembaga penanggung jawab program, strategi yang digunakan dalam melaksanakan program termasuk rencana untuk melaksanakan strategi tersebut.
· Penilaian proses
Bertujuan untuk; (a) mengetahui dan meramalkan kelemahan- kelemahan rencana dan pelaksanaannya, (b) memperoleh beberapa informasi berbagai kegiatan program sebagai bahan dalam mengambil keputusan seperti perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan program.
· Penilaian keluaran /output/hasil
Bertujuan untuk menentukan keberhasilan program dalam bentuk hasil yang dicapainya, baik setelah program berakhir maupun pada saat program berjalan. Dalam penilaian hasil termasuk juga dampak dari program/impact terhadap berbagai dimensi sesuai dengan tujuan program.
MACAM – MACAM PENDEKATAN
· Model meansurement
Model ini dapat dipandang sebagai model yang tertua didalam sejarah penilaian dan telah banyak dikenal di dalam proses penilaian pendidikan.
i. Hakikat penilaian
Sesuai dengan namanya, model ini sangat menitik beratkan kegiatan pengukuran didalam proses penelitian. Pengukuran di pandang sebagai suatu kegiatan yang ilmiah dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang persoalan termasuk didalamnya bidang pendidikan.
ii. Ruang lingkup penilaian
Yang dijadikan objek dari dari kegiatan penilaian dari model ini adalah tingkah laku, terutama tingkah laku siswa.aspek tingkah laku siswa yang dinilai disini mencakup kemampuan hasil belajar, kemampuan pembawaan, minat, sikap dan juga aspek-aspek kepribadian siswa.
iii. Pendekatan
Pendekatan yang juga ditempuh oleh model ini didalam menilai program pendidikan adalah membandingkan hasil belajar antara dua atau lebih kelompok yang menggunakan program pengajaran yang berbeda sebagai variabel bebas. Dalam penilaian ini, kepada dua/ lebih kelompok tersebut diberikan tes yang sama kemudian untuk dianalisis perbedaan skor yang dicapai oleh kelompok – kelompok tadi(Choppin, 1976, h.210).
Dalam bagian yang lalu dikemukakan bahwa dalam penilaian program pendidikan sekolah, objek yang dinilai terutama adalah hasil belajar siswa yang penilaiannya dapat dilakukan melalui cara obyektif-kuantitatif dengan prosedur yang dapat distandarisasikan. Sehubungan dengan itu, alat penilaian yang lazim digunakan didalam model penilaian ini adalah tes tertulis atau paper-and-pencil-test. Secara lebih khusus lagi, untuk test yang biasanya digunakan adalah bentuk test obyektif yang soalnya berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar-salah, dan sebagainya. Sekalipun ada kritikan-kritikan mengenai penggunaan bentuk-bentuk tertentu dari test obyektif ini, misalnya bentuk benar-salah yang dianggap ‘lemah’, tokoh-tokoh dari model ini tetap sependapat bahwa bentuk benar-salah inipun masih dapat terus digunakan asal disusun secara baik.
· Model Congruence
Model yang kedua ini dapat dipandang sebagai reaksi terhadap model yang pertama, sekalipun dalam beberapa hal masih menunjukkan adanya persamaan dengan model pertama.
ada dua hal penting yang perlu dikemukakan mengenai pendekatan penilaian yang dianut oleh model yang kedua ini :
Pertama, berhubungan yang akan dinilai disini adalah perubahan tingkah laku siswa setelah menempuh suatu program pendidikan tertentu, perlu ada penilaian sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Dengan kata lain, model ini menyarankan digunakannya prosedur pre-and-nosstest untuk menilai hasil atau gainsing dicapai siswa sebagai akibat dari program pendidikan yang telah diikutinya.
Kedua, model ini tidak menyarankan dilaksanakannya apa yang disebut penilaian perbandingan untuk melihat sejauh mana kurikulum yang baru itu lebih efektif dari kurikulum yang ada. Bahkan, lebih jauh dari itu, model ini cenderung untuk tidak menyetujui diadakannya penilaian perbandingan ini. Karena itulah baik tyler maupun cronbach lrbih mengarahkan peranan penilaian menurut model yang kedua Tyler mengajukan 4 langkah pokok yaitu:
1) Merumuskan atau mempertegas tujuan-tujuan mengajar
2) Menetapkan “test situation” yang diperlukan
3) Menyusun alat penilaian
4) Menggunakan hasil penelitian
Berhubungan setiap program pendidikan menyangkut berbagai tujuan yang ingin dicapai, akan lebih tepat bila hasil penilaian tidak dinyatakan dalam bentuk hasil keseluruhan test tapi dalam bentuk hasil bagian demi bagian dari test yang bersangkutan sehingga terlihat bagian-bagian mana dari program pendidikan yang masih perlu disempurnakan berhubungan belum berhasil mencapai tujuannya. Dari segi kepentingan siswa, pendekatan yang disebut terakhir ini juga akan memungkinkan diketahuinya bagian-bagian tertentu dari tujuan yang masih belum berhasil dicapai oleh masing-masing siswa, sebagai dasar untuk mengadakan bimbingan yang lebih terarah.
· Model educational sistem evaluation
Model ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dengan kedua model yang pertama.
i. Hakikat penilaian
Model yang ketiga ini bertitik tolak dari pandangan bahwa keberhasilan dari suatu program pendidikan dipengaruhi oleh beberapa foktor ciri anak didik maupun lingkungan sekitarnya, tujuan program dan peralatan yang dipakai,serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Pandangan tersebut mempengaruhi konsep penilaian yang dikembangkan oleh aliran ini.
Sebagai kesimpulan, ada 4 hal yang perlu dikemukakan mengenai pandangan model yang ketiga ini tentang penilaian:
Pertama, penilaian itu ditujukan pada berbagai dimensi dari program yang sedang dikembangkan, tidak hanya dimensi hasilnya saja.
Kedua, proses penilaian itu mencakup perbandingan antara performance dan kriteria, baik kriteria yang sifatnya mutlak maupun relatif.
Ketiga, penilaian tidak hanya berakhir dengan satu deskripsi mengenai keadaan program yang bersangkutan tetapi juga menuntut adanya indgment sebagai kesimpulan dari hasil penilaian.
Keempat, hasil penilaian digunakan sebagai bahan atau input bagi pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan program maupun [penyimpulan mengenai kebaikan program yang bersangkutan secara keseluruhan.
· Model Illuminative
Pendekatan yang ditempuh model ini dalam penilaian berbeda dari pa yang berlaku dalam penelitian ilmu pengetahuan alam. Dengan kata lain, model penilaian ini mengajukan pendekatan yang merupakan alternative bagi apa yang disebut agricultural-botani paradigma, yang selain digunakan dalam ilmu pengetahuan alam juga digunakan dalam eksperimen bidang psikologi. Pendekatan yang digunakan dalam model ini, sebagaimana telah disinggung dalam bagian permulaan, lebih menyerupai pendekatan yang diterapkan dalam bidang antropologi social, psikiatri dan jenis-jenis penelitian tertentu dibidang sosiologi.
Cara-cara yang digunakan dalam pendekatan ini tidak bersifat standar melainkan lebih bersifat fleksibel dan eklektif. Behubung situasi yang akan dinilai disini bersifat terbuka dan mengandung segala macam kemungkinan, maka tidak mungkin digunakan suatu cara yang standar. Ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penilaian hendaknya model yang sifatnya responsive terhadap segala pekembangan yang dialami program selama proses penilaian berlangsung.
Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. sistem kurikulum terbentuk oleh empat komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapain tujuan dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem setiap komponen harus saling bekaitan satu sama lain. Manakala salah satu komponen yang membentuk sistem kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu pula.
Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menunjuk pada pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal yang terkait dengan pengembangan kurikulum, terutama dalam fase perencanaan kurikulum (curriculum planning), yang pada dasarnya prinsip-prinsip tersebut merupakan ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri. Esensi dari pengembangan kurikulum adalah proses identifikasi, analisis, sintesis, evaluasi, pengambilan keputusan dan kreasi elemen-elemen kurikulum.
Berkenaan dengan model-model dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, maka bab 3 ini akan akan mengantarkan Anda untuk akan memahami komponen-komponen pengembangan kurikulum yang meliputi komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapain tujuan dan komponen evaluasi. Dan pada kegiatan belajar 2 itu Anda juga memahami berbagai hal yang terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum, sumber-sumber prinsip, berbagai tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum.
Secara spesifik setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat:
1. Menjelaskan landasan komponen-komponen pengembangan kurikulum.
2. Mengidentifikasi komponen-komponen pengembangan kurikulum dalam perencanaan program pembelajaran dan pendidikan.
3. Menganalisa komponen-komponen pengembangan kurikulum yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran dan pendidikan.
4. Menjelaskan pengertian prinsip pengembangan kurikulum.
5. Menjelaskan sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum.
6. Menjelaskan berbagai tipe prinsip dalam pengembangan kurikulum.
7. Memberikan contoh macam-macam prinsip dalam pengembangan kurikulum.
Sebagai anak bangsa, kita merasa sedih ketika menyaksikan saudara-saudara kita yang mengadu nasib di negeri orang sebagai TKW harus menjadi korban kekerasan –baik fisik maupun nonfisik. Nasionalisme kita terusik. Sudah merdeka 61 tahun lamanya, tetapi bangsa ini belum juga mampu memberikan penghidupan yang layak bagi warganya. Yang lebih menyedihkan, bangsa kita telanjur mendapatkan stigma sebagai negeri “penjual” tenaga kerja murah di negeri seberang. Belum lagi terhitung jutaan lulusan sekolah yang hidup menganggur akibat minimnya keahlian dan menyempitnya lapangan kerja.
Adakah yang salah dengan dunia pendidikan kita sehingga “gagal” melahirkan lulusan yang terampil dan cekatan? Ada apa dengan kurikulum pendidikan kita sehingga (nyaris) tak pernah berhasil mengangkat nama dan martabat bangsa ini menjadi begitu terhormat di tengah-tengah kancah peradaban global? Bukankah dunia pendidikan kita sudah berkali-kali mengalami perubahan kurikulum?
Pada awal tahun ajaran 2006/2007 yang lalu, dunia pendidikan kita kembali dikejutkan oleh keluarnya Peraturan Mendiknas Nomor 22, 23, dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan pelaksanaan SI dan SKL. Keluarnya ketiga Permendiknas tersebut sekaligus menjawab teka-teki pelaksanaan Kurikulum 2004 yang selama ini “menggantung” akibat belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Melalui ketiga Permendiknas tersebut, sekolah (SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) harus menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Satuan pendidikan (baca: sekolah) dapat menerapkan Permendiknas tersebut mulai tahun ajaran 2006/2007 dan paling lambat pada tahun ajaran 2009/2010 semua sekolah harus sudah mulai menerapkannya.
Persoalannya sekarang, apakah KTSP mampu mengantisipasi perubahan dan gerak dinamika zaman ketika semua negara di dunia sudah menjadi sebuah perkampungan global? Apakah KTSP mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas?
***
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia mustahil mampu menghindar dari dampak dan imbas globalisasi. Globalisasi telah mendorong terciptanya rekonfigurasi geografis, sehingga ruang-sosial tidak lagi semata dipetakan oleh kawasan teritorial, jarak teritorial, dan batas-batas teritorial. A. Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sedemikian rupa sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan sebaliknya. Dalam konteks ini, globalisasi juga dipahami sebagai sebuah proses (atau serangkaian proses) yang melahirkan sebuah transformasi dalam spatial organization dari hubungan sosial dan transaksi –ditinjau dari segi ekstensitas, intensitas, kecepatan dan dampaknya– yang memutar mobilitas antar-benua atau antar-regional serta jejaringan aktivitas.
Dunia pendidikan pun tak luput dari imbas dan pengaruh yang dihembuskan oleh globalisasi. Paling tidak, ada tiga perubahan mendasar yang akan terjadi dalam dunia pendidikan kita. Pertama, dunia pendidikan akan menjadi objek komoditas dan komersial seiring dengan kuatnya hembusan paham neo-liberalisme yang melanda dunia. Paradigma dalam dunia komersial adalah usaha mencari pasar baru dan memperluas bentuk-bentuk usaha secara kontinyu. Globalisasi mampu memaksa liberalisasi berbagai sektor yang dulunya non-komersial menjadi komoditas dalam pasar yang baru. Tidak heran apabila banyak sekolah yang masih membebani orang tua murid dengan sejumlah anggaran berlabel uang komite atau uang sumbangan pengembangan institusi, meskipun pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Kedua, mulai longgarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Tuntutan untuk berkompetisi dan tekanan institusi global, seperti IMF dan World Bank, mau atau tidak, membuat dunia politik dan pembuat kebijakan harus berkompromi untuk melakukan perubahan. Lahirnya UUD 1945 yang telah diamandemen, UU Sisdiknas, dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) setidaknya telah membawa perubahan paradigma pendidikan dari corak sentralistis menjadi desentralistis.
Ketiga, globalisasi akan mendorong delokalisasi dan perubahan teknologi dan orientasi pendidikan. Pemanfaatan teknologi baru, seperti komputer dan internet, telah membawa perubahan yang sangat revolusioner dalam dunia pendidikan yang tradisional. Pemanfaatan multimedia yang portable dan menarik sudah menjadi pemandangan yang biasa dalam praktik pembelajaran di dunia persekolahan kita.
Meskipun demikian, diperlukan kearifan dalam memahami pengaruh dan dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan kita. Mitos yang berkembang selama ini tentang globalisasi adalah bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan lokal dan etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global.
Dalam pandangan Mursal Esten, anggapan atau jalan pikiran semacam itu tidak sepenuhnya benar. Kemajuan teknologi komunikasi memang telah membuat batas-batas dan jarak menjadi hilang, bahkan tidak berguna. Kemajuan Iptek telah membuat surutnya peranan kekuasaan ideologi dan kekuasaan negara. Dalam buku Global Paradox, Naisbitt pun memperlihatkan hal yang justru bersifat paradoks dari fenomena globalisasi. Di dalam bidang ekonomi, misalnya, Naisbitt mengatakan bahwa semakin besar dan semakin terbuka ekonomi dunia, perusahaan-perusahaan kecil dan sedang akan semakin mendominasi. “Semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan”, “berfikir lokal, bersifat global,” ujar Naisbitt. Ini artinya, proses globalisasi tetap menempatkan masalah lokal ataupun masalah etnis sebagai masalah penting yang harus dipertimbangkan.
Dalam konteks demikian, perlu ada penekanan dan perhatian yang lebih serius dari tim pengembang KTSP di sekolah untuk “membumikan” unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ke dalam kurikulum. Bahasa dan Sastra Jawa, misalnya, idealnya menjadi muatan lokal yang “wajib” dikembangkan di sekolah, termasuk di SMA/SMK/MA. Bahkan, perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan pengembangan diri secara terprogram dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dengan merangkul para pemerhati, pakar, atau penggiat Bahasa dan Sastra Jawa. Dengan cara demikian, sekolah benar-benar akan mampu menjalankan fungsinya sebagai “agen peradaban” yang menggambarkan masyarakat mini –lengkap dengan segala atribut, identitas, dan jatidirinya secara utuh– di tengah-tengah perkampungan global yang gencar menawarkan perubahan gaya hidup dan kultur modern lainnya. Dengan kata lain, sekolah harus menjadi “benteng” terakhir pengembangan unsur-unsur kearifan dan kebudayaan lokal ketika atmosfer sosial-budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat demikian liar dan masif dalam mengadopsi kultur global dengan berbagai ikon modernitasnya.
Implementasi KTSP dalam dunia persekolahan kita juga perlu diikuti dengan perubahan sistem pembelajaran yang benar-benar memberikan ruang gerak kepada siswa didik untuk mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, diakui atau tidak, perubahan kurikulum selama ini hanya sebatas papan nama. Secara lahiriah menggunakan label kurikulum baru, tetapi sejatinya masih menggunakan “roh” kurikulum yang lama.
Dalam pandangan Prof. Aleks Maryunis, guru besar Universitas Negeri Padang (2006), selama ini pemerintah sibuk mengurusi dan membenahi dokumen tertulisnya saja. Menurutnya, perubahan kurikulum di negara kita kebanyakan menitikberatkan pada perubahan konsep tertulis, tanpa mau memperbaiki proses pelaksanaannya di tingkat sekolah. Kurikulum di Indonesia sebenarnya memiliki empat dimensi dasar, yakni konsep dasar kurikulum, dokumen tertulis, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa. Di Indonesia yang kerap mengalami perubahan hanya dimensi dokumen tertulis berupa buku-buku pelajaran dan silabus saja yang sudah dilaksanakan. Persoalan proses dan hasilnya, tak pernah mampu dijawab oleh kurikulum pendidikan kita.
Kita berharap, implementasi KTSP tidak lagi terjebak ke dalam praktik semu di mana perubahan kurikulum hanya sekadar jadi momentum “adu konsep”, sedangkan dimensi proses dan hasil-hasilnya sama sekali tak terurus. Jangan sampai terjadi, dunia persekolahan kita hanya menjadi ladang “kelinci percobaan” yang pada akhirnya hanya akan melahirkan generasi-generasi “setengah jadi” yang gagap menyelesaikan persoalan-persoalan riil yang sedang dihadapinya.
***
Yang tidak kalah penting, implementasi KTSP harus diimbangi dengan intensifnya peran pendidikan dalam lingkungan keluarga. Berbagai kajian empiris membuktikan bahwa peranan keluarga dan orang tua memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar anak. Menurut Idris dan Jamal (1992), peranan orang tua dalam mendidik anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap dan watak, dan keterampilan dasar, seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan-santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, serta menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan disiplin.
Globalisasi, disadari atau tidak, juga telah membawa perubahan dan pergeseran gaya hidup dalam lingkungan keluarga. Kuatnya gerusan gaya hidup konsumtif, materialistis, dan hedonis ke dalam ruang keluarga seringkali menimbulkan dampak memudarnya komunikasi antaranggota keluarga. Orang tua sibuk di luar rumah, sedangkan anak yang luput mendapatkan perhatian dan kasih sayang sering kali menghabiskan waktunya dengan cara mereka sendiri. Hubungan anak dan orang tua pun hanya semata-mata bersifat biologis; hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidup materiil. Sedangkan, hubungan yang hakiki; kesuntukan membangun komunikasi dan interaksi secara utuh – lahir dan batin—luput dari perhatian. Tidak heran apabila banyak keluarga yang telah menjadi “korban” dari kultur yang dominan sebagai dampak globalisasi yang mustahil terelakkan.
Dalam upaya menghadapi “penjajahan” kultur yang dominan sebagai imbas globalisasi, keluarga harus menjadi “barikade” yang mampu menciptakan “imunisasi” terhadap anasir-anasir negatif. Anak-anak tetap berperan aktif dalam lingkungan global, tetapi pendidikan dalam keluarga memberinya kekebalan terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari globalisasi. Dengan kata lain, dari ranah keluarga, anak-anak bangsa negeri ini perlu diarahkan secara optimal untuk meraih manfaat dan nilai positif dari segala macam bentuk pengaruh globalisasi yang demikian liar membombardir keutuhan keluarga.
Hal ini sejalan dengan anjuran Rasulullah Muhammad SAW: ajaklah anak pada usia sejak lahir sampai tujuh tahun bermain, ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia tujuh sampai empat belas tahun, pada usia empat belas sampai duapuluh satu tahun, jadikanlah anak sebagai mitra orang tuanya.
Seiring dengan dinamika globalisasi yang terus merambah ke segenap lapis dan lini kehidupan, sekolah tidak lagi mampu berperan sebagai in loco parentis yang akan mengambil alih peran orang tua secara utuh. Harus ada sinergi antara pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan sekolah. Jika dasar-dasar karakter anak sudah terbentuk, mereka akan memiliki motivasi berprestasi yang lebih tinggi karena perpaduan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial sudah mulai terformat dengan baik. Selain itu, sinergi tersebut juga akan memuluskan peran sekolah dalam mengoptimalkan pengembangan potensi kognitif, afektif, dan motorik anak.
Sebagus apa pun konsep perubahan kurikulum, tanpa diimbangi dengan optimalnya peran stakeholder pendidikan, hal itu tidak akan banyak membawa dampak positif bagi kemajuan peradaban bangsa. Sudah terlalu lama bangsa ini merindukan lahirnya generasi bangsa yang “utuh dan paripurna”; berimtaq tinggi, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hanya potret generasi semacam ini yang akan mampu membawa bangsa ini menjadi terhormat dan bermartabat sekaligus sanggup bersaing di tengah kancah peradaban global yang demikian kompetitif. Nah, akankah perubahan kurikulum di awal tahun ajaran ini mampu menjadi momentum bangkitnya kemajuan dunia pendidikan dan peradaban di negeri kita? Kita tunggu saja! ***
