Pencerdasan Anak Bangsa Melalui Pendidikan Gratis

Pencerdasan Anak Bangsa Melalui Pendidikan Gratis

Kemiskinan di Indonesia semakin hari semakin bertambah, akibatnya banyak menimbulkan pengangguran, sehingga menyebabkan tindak kriminal semakin meningkat. Untuk itu upaya pemerintah dalam melakukan pengentasan kemiskinan harus segera ditindaklanjuti, salah satu caranya adalah dengan peningkatan mutu pendidikan.

Sejak tahun 1984 telah ada program wajib belajar yang dilaksanakan pemerintah Indonesia. Bagi Indonesia jaminan akses terhadap pendidikan dasar sesungguhnya sudah menjadi komitmen antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pentingnya keadilan dalam mengakses pendidikan bermutu diperjelas dan diperinci kembali dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah juga telah memberikan dana pendidikan yang disebut dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dimana dana ini berasal dari kompensasi naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Namun, pada kenyataannya setelah bergulirnya dana sebesar 6,27 trilyun rupiah, masih terdapat sekolah yang meminta pungutan terhadap orang tua siswa yang dalam hal ini cukup memberatkan. Perguliran dana BOS juga tidak terjadi dengan bersih, masih terjadi korupsi dalam penyalurannya ke sekolah-sekolah. Walaupun jalur penyalurannya telah dipersingkat dengan tidak melalui banyak tangan, tetapi tetap saja penyelewengan dana tersebut terjadi dan korupsi dana BOS juga terjadi pada sekolah-sekolah dimana kepala sekolah berkuasa penuh dan tidak terawasi oleh komite sekolah yang ada.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia adalah “Pendidikan Itu Mahalâ€�. Walaupun telah ada kucuran dana BOS yang mengalir. Sebenarnya Indonesia sangat kaya dengan sumberdaya alam yang seharusnya bisa menutupi kebutuhan biaya pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Tapi, tetap saja semuanya tidak ada yang gratis. Karena alokasi dana untuk pedidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar 11% selalu saja terpotong-potong dengan kantong-kantong para pejabat yang “wajib” diisi.

Menyedihkan sekali karena ketimpangan sosial telah terjadi di negeri yang kaya akan sumberdaya alam. Jika saja, ada perbaikan sistem secara keseluruhan, dimulai dari orang nomor satu di Indonesia sampai rakyat jelata. Maka pendidikan gratis yang benar-benar diimpikan dan tanpa pengeluaran biaya gedung, buku dan lain-lain akan dapat terwujud.

Pada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia, sebagian sudah melaksankaan program pendidikan gratis, yang sebenarnya tidak sepenuhnya gratis. Karena, orang tua siswa masih harus menanggung biaya sebesar 50-70% untuk pembayaran uang gedung, uang raport, uang buku dan lainnya yang tak kalah mahalnya. Sepertinya tidak tepat kalau program pemerintah ini bernama pendidikan gratis, murah juga tidak, lalu apa? Mungkin lebih tepatnya SEKOLAH … dapat diskon 20%.

Tidak terlalu sulit sebenarnya jika ingin benar-benar mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan Pendidikan murah bahkan gratis (benar-benar bebas biaya). Berikut ini adalah beberapa hal yang penting dilakukan, antara lain:

1. Penyadaran publik

Penyadaran yang dimaksud adalah penyadaran dalam melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat luas (Korupsi, Kolusi dan Nepotismen (KKN).

2. Peningkatan persentase alokasi dana pendidikan

Persentase dana pendidikan di Indonesia hanya berkisar 11 % dari pendapatan negara. Hal ini berbeda jauh dengan negara-negara lain yang juga mencanangkan program pendidikan gratis. Yakni, 28 % dari anggaran. Jika Indonesia bisa menaikkan anggaran menjadi 30-40% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Maka pencerdasan anak bangsa, menurunnya angka kemiskinan, pengangguran dan angka kriminalitas akan dapat terwujud.

3. Penyaringan Investor Asing

Banyak investor asing dari negara luar membawa dollar untuk menarik perhatian pemerintah Indonesia meningkatkan devisa negara. Namun, selain menambah devisa dengan mereka membawa dollar mereka lebih banyak merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Pertambangan-pertambangan besar yang merambah bumi pertiwi telah merusak aset negara (hutan dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi) yang tidak semua negara memiliki kekayaan yang seperti Indonesia miliki. Pengeksplotasian besar-besaran untuk emas, batu bara, minyak dan SDA lainnya hanya memberikan sumbangsih kecil terhadap pendidikan di Indonesia, dimana sebenarnya masyarakat haus akan ilmu pengetahuan dan lelahnya penjajahan (yang sekarang terjadi adalah penjajahan SDA).

Pertambangan di Indonesia, di ekspor ke negara-negara luar dengan harga rendah hal ini dikarenakan ekploitasi terjadi secara besar-besaran tanpa ada batasan yang akhirnya malah menurunkan pasaran harga. Dan besarnya pendapatan saat ini tidak akan sebanding dengan kerugian yang akan terjadi pasca kegiatan-kegiatan penambangan. Dengan ini seharusnya pemerintah melakukan seleksi terhadap Investor yang masuk ke Indonesia, dan mengeluarkan undang-undang yang mengatur batas pengeksporan SDA yang di miliki Indonesia agar dapat selalu mempertahankan harga maksimal. Sehingga, dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi dunia pendidikan.

4. Program Pengabdian Mahasiswa

Mahasiswa sebagai tonggak perubahan bangsa dan mempunyai peran penting dalam pendampingan-pendampingan generasi berikutnya. Dengan adanya program pengabdian mahasiswa (khususnya FKIP) selama lebih kurang 1 tahun sebelum mengenyam Sarjana, akan sangat membantu dalam proses pencerdasan anak-anak sekolah dan akan lebih baik jika mahasiswa yang mengabdi di tempatkan pada daerah-daerah yang sangat kurang tenaga pengajarnya (daerah-daerah pedalaman) tentunya penempatannya dibiayai 50% oleh pemerintah daerah. Program ini perlu juga dibicarakan lebih dalam bersama pihak perguruan tinggi sehingga dapat berjalan sesuai dengan alur yang diharapkan. Program ini juga akan membantu mahasiswa FKIP terbiasa untuk menjadi guru abdi (bersosial), sebelum benar-benar turun dalam dunia kerja dan menjadi guru (PNS).

5. Subsidi Silang Masyarakat Kelas Atas

Di negara Indonesia banyak sekali rakyat miskin yang untuk makan pada hari esok masih sulit apalagi harus berpikir untuk sebuah pendidikan. Namun, banyak juga masyarakat kelas atas yang sudah cukup makan, berpendidikan, berpakaian layak, berumah, bermobil. Subsidi silang masyarakat kelas atas untuk masyarakat kelas bawah dapat dilakukan dengan cara memberikan pajak tinggi terhadap barang-barang mewah yang dimiliki dan dikenakan biaya pendidikan lebih tinggi kepada mereka yang hidup pada kelas atas. Dengan demikian akan sangat membantu pemerintah untuk dapat memberi bantuan biaya sekolah bagi anak kurang mampu, anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang haus akan ilmu pengetahuan dan ingin sekali mengenyam pendidikan sekolah.

6. Pembekalan Pemuda/Pemudi Untuk Menjadi Guru Sosial

Saat ini rata-rata di setiap RT/Kelurahan, pasti memiliki organisasi kepemudaan. Dari organisasi yang ada pemerintah dapat turun tangan memberi pelatihan kepada mereka selama 3-6 bulan untuk bisa menjadi guru sosial dan setelah mengikuti pelatihan diharapkan dari guru sosial (relawan pendidikan) dapat mulai mengajar di sekolah dasar yang masih kurang tenaga pengajarnya. Hal ini untuk menekan biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar mahal tenaga guru/pendidik (PNS).

Beberapa hal diatas merupakan solusi yang coba diberikan agar tidak ada lagi anak di bawah umur yang bunuh diri akibat malu karena tidak membayar uang sekolah, tidak ada lagi anak yang putus sekolah dan tidak ada lagi pemandangan anak-anak berada di jalanan pada jam-jam sekolah, yang pada akhirnya tidak akan ada lagi kebodohan di negeri tercinta ini.

Dengan pencerdasan anak bangsa dan ilmu pengetahuan semakin berkembang, masyarakat tidak lagi terjajah oleh westernisasi dan teknologi. Maka Indonesia dapat dengan segera menjadi salah satu negara maju yang ada di dunia.

Sumber: http://adinandra.lingkungan.org/2007/05/11/pendidikan-gratis/